May Day 2016 di Hong Kong, Foto: istimewa

SEKITAR 1.000 buruh migran Indonesia di Hong Kong berdemonstrasi di Lapangan Victoria, Causeway Bay, untuk memperingati Hari Buruh Sedunia.

Mereka mengawali aksi dengan berorasi menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja migran kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong, dan Pemerintah Hong Kong.

Usai berorasi di Lapangan Victoria, mereka pawai menuju KJRI Hong Kong.

Dalam selebarannya, para pekerja migran menuntut pemerintah menyelamatkan pekerja korban pemalsuan data paspor dari kriminalisasi serta deportasi.

Mereka juga menuntut pemerintah mengizinkan mereka membuat kontrak mandiri, mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dan menciptakan lapangan kerja di Tanah Air.

Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong Andry Indrady mengatakan selama 2015 KJRI Hong Kong telah mengeluarkan 23.825 paspor. Dari jumlah tersebut, 25 di antaranya memuat data pemegang paspor yang berbeda dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKim).

"Terkait itu, KJRI Hong Kong melakukan pembenaran data terhadap 25 paspor tersebut dilengkapi surat pengantar kepada Departemen Imigrasi Hong Kong, yang berisi jaminan terhadap keabsahan serta kebenaran data," katanya.

Namun, Andry melanjutkan, Imigrasi Hong Kong tetap memberikan perlakuan berbeda dalam pemberian visa baru terkoreksi dan serta melakukan penuntutan terhadap pekerja migran yang bersangkutan.

Ada empat pekerja yang menghadapi tuntutan pidana di Pengadilan Hong Kong terkait pembenaran data paspor oleh Konsulat Jenderal RI di Hong Kong sesuai SIMKim.

Dari empat pekerja itu, satu telah dijatuhi hukuman pidana, dan tiga orang lainnya sedang menjalani proses peradilan di Hong Kong.

Selain menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan RI, para pekerja migran juga menuntut Pemerintah Hong Kong menaikkan standar gaji mereka dari 4.210 menjadi 5.500 dolar HK di tambah tunjangan lainnya.